Seluruhperaturan pelaksanaan dari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan Peraturan tentangPerubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa K/L/Pemda yang wajib 9 - memiliki Pengelola PBJ menyusun Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan jdih.lkpp.go.id - 10 - pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan 217PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 8) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. PeraturanLKPP Nomor 11 tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJ Pemerintah Mencabut. Pada saat Peraturan LKPP 11 tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJ Pemerintah ini berlaku Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760), dicabut dan PeraturanKepala LKPP 103. Terjemahan Resmi Peraturan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu mengembangkan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, dengan mempertimbangkan tujuan, kebijakan, prinsip, dan LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Penunjukan Langsung Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun PeraturanLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Melalui Penyedia. status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan perundang-undangan Link Terkait. Ditjen PP ; Partisipasi Dalamproses pengadaan di masa darurat setidaknya ada empat fase penting, yakni perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian pembayaran, dan audit. Menurut Perka LKPP No. 13/2018, menteri/kepala lembaga Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Kategori: Peraturan Lembaga: Nomor: 16: Tahun: 2019: Tanggal Diundangkan: Jumat, 06 Desember 2019: Diunduh Sebanyak: 3.218 kali: Status: Mengubah : LKPP Jakarta, Indonesia. 144. Kontak. Petunjuk Penggunaan Aplikasi SPSE Terpusat Untuk Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat Bagi Pejabat Pembuat Komitmen. Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025. oTEJ.